Mandiri News Detail Portlet

Potensi Kolaborasi Perbankan dengan Fintech Melalui Regulasi P2P Lending yang Diterbitkan oleh OJK

Potensi Kolaborasi Perbankan dengan Fintech Melalui Regulasi P2P Lending yang Diterbitkan oleh OJK

ECONOMIC REVIEW

Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri

March, 29, 2018 | Daily Economic Review: Potensi Kolaborasi Perbankan dengan Fintech Melalui Regulasi P2P Lending yang Diterbitkan oleh OJK

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), menyatakan OJK perlu lebih memahami, membedakan dan mengawasi kegiatan fintech, khususnya yang bergerak di usaha Peer to Peer lending (P2P lending), secara proporsional.

Tata kelola usaha yang baik, transparansi transaksi, pelaporan dengan melibatkan auditor independen, manajemen risiko yang tertata rapi, perlindungan konsumen dan pelaku usaha dan usaha dalam menekan non-performing loan adalah hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh OJK dalam menilai penyedia P2P lending yang berkualitas.

Penyedia layanan P2P perlu dibedakan dengan penyedia layanan pay-day loan maupun rentenir.

Selain itu, AFTECH juga mendorong OJK untuk mengenali perbedaan antara penyedia layanan P2P lending yang beroperasi murni didasari semangat inklusi keuangan dan merangkul mereka yang underbanked serta profesi non-formal (seperti para pekerja kreatif, pekerja paruh waktu, buruh tani, nelayan dan sebagainya) dengan penyedia layanan yang memberlakukan pay-day loan atau mengenakan bunga harian kepada nasabah..

P2P lending merupakan salah satu skema usaha layanan jasa keuangan berbasis teknologi dengan skema mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon kreditur) melalui aplikasi.

Pada tahun 2017, sejumlah 32 fintech telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 30 fintech konvensional dan 2 fintech syariah. Berdasarkan data dari OJK, penyaluran dana pada 2017 mencapai IDR2,56 triliun atau tumbuh 800,3% dari tahun 2016 yang sebesar IDR284,2 miliar.

P2P lending mengalami pertumbuhan yang pesat karena pertumbuhan peminjam dana dan pemberi pinjaman naik sangat tinggi.

Pada tahun 2017 jumlah peminjam dana mencapai 259.635 orang, naik 581,4% (yoy) dari tahun 2016 yang sebanyak 38.105 orang.

Tingginya pertumbuhan penyaluran dana melalui skema P2P lending mendorong OJK harus segera menyiapkan regulasi untuk mengatur aktivitas pinjam-meminjam melalui fintech.

Dengan adanya regulasi dari OJK yang mengatur dan melindungi kegiatan usaha fintech, maka secara tidak langsung akan menyeleksi pelaku usaha yang berpotensi menyalahgunakan dana masyarakat. Selain itu, penyaluran dana pinjaman akan dipantau melalui mekanisme perbankan. Dengan demikian potensi kolaborasi antara perbankan, fintech dan institusi keuangan lainnya akan terus meningkat. (ec)

 

Unduh Dokumen Media