ECONOMIC REVIEW

DAILY ECONOMIC AND MARKET REVIEW

Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri

Juli, 3, 2024 | Daily Economic Review: Rasio Gini dan tingkat kemiskinan Indonesia menurun pada Maret 2024

Angka rasio gini mengalami penurunan pada Maret 2024.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik, angka rasio gini Indonesia pada Maret 2024 mencapai 0,379, turun 0,009 poin dari 0,388 pada Maret 2023. Hal tersebut menandakan terdapat perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki rasio gini tertinggi per Maret 2024.
Rasio Gini Provinsi (DIY) pada Maret 2024 merupakan rasio gini tertinggi diantara provinsi lainnya, mencapai 0,435. Hal tersebut dapat mengindikasikan ketimpangan di Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya secara relatif. Namun begitu, Rasio Gini Provinsi DIY menurun signifikan sebesar 0,014 poin dari 0,449 pada Maret 2023.

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 menurun 0,33% ke 9,03% dibandingkan dengan Maret 2023.
Berdasarkan jumlah, penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 menurun 0,68 juta orang ke 25,22 juta orang. Lebih detail, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 turun 0,20 persen poin ke 7,09% (11,64 juta orang). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada periode yang sama turun 0,43 persen poin ke 11,79% (13,58 juta orang).

Kami melihat, daya beli kelas menengah menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat kemiskinan dan rasio gini pada tingkat yang rendah.
Berdasarkan data Susenas, kami melihat terdapat fenomena pergeseran kelas menengah ke kelas yang lebih rentan. Proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada tahun 2023 menurun ke 17,44% dari 21,45% pada tahun 2019 (pra-pandemi). Sedangkan, proporsi kelas yang lebih rentan (vulnerable dan aspiring middle class) meningkat ke 72,75% dari 68,76% pada periode yang sama. Kami melihat penurunan daya beli ini dapat mendorong naik tingkat kemiskinan jika tidak teratasi dengan baik. Untuk itu, kebijakan menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat UMKM, kebijakan perpajakan yang tepat, dan berbagai program perlindungan sosial menjadi upaya strategis untuk menjaga daya beli kelas menengah dan bawah. (azdk)

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini: